Menilik Kembali Prioritas Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan
Konsensus Pasca-2015 menyatukan para pakar terkenal dari PBB, LSM dan sektor swasta dengan 60 tim ekonom dunia untuk menetapkan target...
Konsensus Pasca-2015 menyatukan para pakar terkenal dari PBB, LSM dan sektor swasta dengan 60 tim ekonom dunia untuk menetapkan target yang paling efektif untuk agenda pembangunan pasca-2015 dalam 22 bidang isu utama: Polusi Udara, Keanekaragaman Hayati, Perubahan Iklim, Konflik & Kekerasan, Data untuk Pengembangan, Pendidikan, Energi, Ketahanan Pangan, Kesetaraan Gender, Tata Kelola & Lembaga, Kesehatan: Penyakit Kronis, Kesehatan: Sistem Kesehatan, Kesehatan: Kematian Bayi & Kesehatan Ibu, Kesehatan: Penyakit Menular, Infrastruktur, Aliran Keuangan Ilegal, Nutrisi, Populasi & Demografi, Kemiskinan, Sains & Teknologi, Perdagangan, dan Air & Sanitasi.
Melalui Expert Panel, Kelompok Kerja PBB menghasilkan 169 target yang tertuang kedalam 17 Goals yang selanjutnya disebut Sustainable Development Goals. Tercatat pada tahun 2017, US$ 146 miliar dihabiskan untuk bantuan dan pengembangan. Bahkan jumlah besar ini tetap merupakan sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Namun, terlepas dari sumber daya yang langka, ada masalah prioritas dalam pengeluaran pembangunan berkelanjutan tersebut.
Dikonfirmasi dalam Copenhangen Consensus oleh Bjørn Lomborg, seorang ekonom dunia yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dunia yang berkelanjutan, jajak pendapat internasional dan di panggung-panggung dunia, prioritas negara-negara berkembang sangat jelas yaitu peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, menyediakan lapangan pekerjaan, penurunan korupsi, dan solusi untuk tantangan gizi. Sayangnya, fokus area ini tidak menjadi prioritas di negara-negara berkembang meskipun negara-negara kaya menyalurkan pendanaannya untuk fokus area tersebut.
Jika kenyataan ini terjadi terus, maka dunia akan gagal mencapai target-target dari SDG di tahun 2030: kematian ibu, Tuberkulosis, akses keluarga berencana, HIV, kematian karena penyakit tidak menular, akses pra-sekolah dasar dan sekolah dasar, stunting, wasting, kekurangan gizi, kekerasan terhadap perempuan, pendaftaran kelahiran, akses air, kesetaraan gender dalam kepemimpinan publik, akses sanitasi, dan polusi udara.
Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana dana pembangunan dapat digunakan dengan lebih baik? Tentunya melalui analisis biaya-manfaat dimana dari hasil analisis tersebut akan dapat ditentukan intervensi dan investasi yang dapat membantu mencapai target-target SDG paling banyak untuk setiap dolar/rupiah yang dihabiskan.
Bjørn Lomborg telah melakukan analisis biaya-manfaat dimana hasil dari analisis menunjukkan bahwa salah satu target yang paling merepresentasikan the best value for money untuk pembangunan berkelanjutan adalah target pembangunan kesehatan. Dari setiap satu dollar yang dikeluarkan untuk pencapaian target pembangunan kesehatan, akan diperoleh pengembalian investasi sebesar US$ 46.

Perhitungan yang dilakukan oleh Copenhagen Consensus menunjukan bahwa penyakit Tuberkulosis adalah penyakit menular yang paling mematikan (dan paling diabaikan) di planet ini. Tuberkulosis menyerang orang-orang termiskin di dunia, dan kebanyakan mempengaruhi orang dewasa muda pada usia ketika mereka baru saja menjadi orang tua dan aktif secara ekonomi; keluarga kehilangan penghasilan dan anak-anak kehilangan orang tua. Analisis kami menunjukkan bahwa investasi dalam memperluas pengujian dan pengobatan Tuberkulosis memberikan manfaat sosial sebesar US$ 43 untuk setiap dolar yang dihabiskan.
Demikian juga tidak kalah hebatnya investasi pada upaya mengatasi masalah gizi pada anak yang saat ini lebih dikenal dengan Stunting. Investasi pada intervensi ini akan memberikan manfaat sosial sebesar US$ 45 dari setiap dolar yang dikeluarkan. Dapat dilihat hanya dari dua contoh di atas begitu besarnya manfaat sosial ekonomi yang diperoleh dari investasi upaya perbaikan kesehatan.
Fakta dari data Bank Dunia juga menunjukan bahwa sanitasi yang baik berkorelasi kuat terhadap penurunan prevalensi diare. Penggunaan jamban yang baik berpotensi mengurangi diare dengan rata-rata 36%. Teknologi ini dapat dijangkau setiap desa dan sangat hemat biaya. Bank Dunia mempromosikan kebersihan sebagai intervensi kesehatan yang paling hemat biaya publik (US$ 3 per Disability Adjusted Life Years (“DALY”) dapat dicegah) diikuti dengan promosi sanitasi (US$ 11 per DALY dapat dicegah).
Meskipun uraian-uraian diatas adalah potret besar dari masalah dunia, namun kita dapat melihat bahwa pola masalah-masalah kesehatan di Indonesia hampir sama; kita masih berjuang untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita, untuk mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, dan untuk menurunkan prevalensi stunting.
Dampak dari suatu proyek pembangunan kesehatan memang tidak seketika dapat dirasakan saat ini namun akan terlihat jelas dampaknya dimasa yang akan datang. Kedepannya prioritas para pihak yang berkepentingan semestinya sudah harus tepat sasaran.
Pada akhirnya analisis Copenhagen Consensus semestinya sudah cukup meyakinkan para pihak yang berkepentingan bahwa pembangunan nasional Indonesia yang berwawasan kesehatan adalah salah satu prioritas pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
Concept Writing : Ifrad
Editor : Dewinta
Picture Editor & Creative : Aini Utami Rahayu
Cara mengutip
Nabila Nurul Aisyah. (2019). Menilik Kembali Prioritas Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan. SMI Institute, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Diakses , dari
Terkait
Pengetahuan serupa
Dipilih berdasarkan kesamaan tag sektor, tema, dan geografi.
Stunting dan Upaya Penurunan Angka Prevalensi Stunting Nasional
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Indonesia merupakan...
Sustainable Financing untuk Mewujudkan Ketahanan Sistem Kesehatan Nasional: Lesson Learnt from Asia & Pacific Countries
Sustainable Financing atau pembiayaan berkelanjutan terhadap sistem kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam menghadapi pandemi dan krisis di masa...
Utak-Atik Kelas Rawat Inap Jaminan Kesehatan Nasional
Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) No. 40 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (1), disebutkan bahwa Jaminan Kesehatan...
Pemerintah Daerah & JKN
Peran dan Tugas PEMDA dalam Program JKN Sejak 1 Januari 2014, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan...
Diskusi
Pertanyaan yang tidak untuk dibahas terbuka dapat dikirim lewat korespondensi tertutup.
Masuk untuk ikut berdiskusi. Komentar anonim tidak tersedia.
Memuat diskusi…