Stunting dan Upaya Penurunan Angka Prevalensi Stunting Nasional

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta Balita[1]. Padahal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045.

Apabila dilihat dari perbandingan dengan negara lainnya, persentase angka prevalensi stunting di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Myanmar, Malaysia, Vietnam, dan Thailand (World Bank, 2019). Selanjutnya, dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan salah satu angka prevalensi stunting tertinggi. Hal tersebut terlihat pada angka prevalensi stunting berkategori kuning atau moderate sebesar 20-30% terdapat pada 19 Kabupaten/Kota, sedangkan 15 Kabupaten/Kota lainnya berkategori hijau dengan angka prevalensi sebesar 10-20%.[2]

Penyebab Stunting

Beberapa penyebab utama masalah stunting adalah praktik pengasuhan yang kurang baik atau kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, terbatasnya layanan kesehatan termasuk Ante Natal Care, serta terbatasnya akses rumah tangga ke terhadap air minum bersih dan sanitasi layak.

Dari aspek praktik pengasuhan yang kurang baik atau kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum ibu melahirkan, sangat penting bagi Ibu memperhatikan asupan gizinya. Gizi ibu hamil merupakan salah satu fokus perhatian perbaikan gizi masyarakat karena dampaknya signifikan terhadap kondisi janin yang dikandungnya. Adapun masalah gizi yang sering ditemui pada ibu hamil adalah masalah Kurang Energi Kronik (KEK), di mana prevalensi risiko KEK pada ibu hamil di Indonesia masih cukup tinggi sebesar 17,3% (Riskesdas, 2018).

Berkaitan dengan hal di atas, kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS), komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Pada tahun 2021, 10 Provinsi dengan angka desa penderita gizi buruk (BPS, 2021), antara lain Nusa Tenggara Timur (1.671 desa), Jawa Timur (1.418 desa), Jawa Tengah (1.361), Sumatera Utara (856 desa), Jawa Barat (816 desa), Aceh (734 desa), Sulawesi Tengah (480 desa), Sulawesi Selatan (387 desa), Sumatera Selatan (273 desa), dan Nusa Tenggara Barat (269 desa).

Dari aspek kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi saat dan setelah ibu melahirkan, sangat penting bagi ibu memperhatikan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, ASI eksklusif adalah asupan gizi untuk bayi baru lahir hingga usia enam bulan. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pemberian ASI eksklusif untuk bayi di bawah 6 bulan secara rata-rata nasional sebesar 71,58% pada 2021 (BPS, 2021). Langkah tersebut dapat menurunkan risiko stunting karena ASI mengandung lemak dan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik bayi, begitu juga dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) bagi anak usia 6 hingga 24 bulan dalam mencukupi kebutuhan nutrisi yang tidak dicukupi oleh ASI.

Keterbatasan layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) merupakan penyebab masalah stunting selanjutnya. Adapun berdasarkan laporan rutin Direktorat Kesehatan Keluarga, jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar (K4) baru mencapai 58,98% dengan target 2020 yaitu 80% (Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, 2020).

Kemudian, penyebab stunting terakhir adalah terbatasnya akses rumah tangga/keluarga terhadap air minum yang bersih dan sanitasi yang layak. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019 menunjukkan 27,59% keluarga tidak memiliki akses air minum yang bersih dan 49,28% keluarga yang memiliki sanitasi yang buruk. Padahal, hasil systematic evaluation dari 21 studi menyimpulkan bahwa faktor air (sumber air minum dan pengolahan air yang tidak layak) dan sanitasi (tidak memiliki jamban atau buang air besar sembarangan) berhubungan dengan peningkatan stunting pada balita di Indonesia[3]. Hal ini mengakibatkan satu dari tiga anak di bawah lima tahun di Indonesia mengidap stunting atau masalah gagal tumbuh anak. Artinya, masih besar pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat untuk memastikan hak anak atas akses air bersih dan sanitasi layak terpenuhi, juga dalam pencegahan stunting.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Hal ini terefleksikan dari data Survey Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 yang menunjukkan bahwa akses air minum bersih di perkotaan dan perdesaan secara rata-rata nasional masih sebesar 75,98%, dengan provinsi paling kurang mendapat akses air minum bersih adalah Papua sebesar 37,94% dan Kalimantan Barat sebesar 39,56%.

Anak yang diare atau cacingan disebabkan karena zat gizi dari makanan yang dikonsumsi tidak diserap oleh tubuh. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tubuh memecah cadangan makanan untuk melawan infeksi sehingga membuat anak menjadi kurus. Infeksi berulang yang terjadi dalam waktu cukup lama bisa menjadi faktor pemicu terjadinya gagal tumbuh/ stunting. Kejadian infeksi sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti tidak tersedianya akses air bersih, sarana sanitasi layak, dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit. Kelompok rumah tangga dengan status sosio ekonomi yang paling rendah mengalami paling sering kasus di atas.

Sebagai contoh studi di Bangladesh, Brazil, Guinea Bissau, Ghana dan Peru menunjukkan penyakit diare dan stunting pada diawali pada usia 24 bulan[4]. Studi terbaru di Ethiopia menunjukkan bahwa dari 4 intervensi pada daerah rawan pangan meliputi (i) WASH, (ii) Pelayanan Kesehatan, (iii) Pendidikan Gizi, (iv) kombinasi dari keseluruhan intervensi tersebut, menghasilkan intervensi yang paling signifikan terhadap dampak penurunan prevalensi stunting adalah WASH[5].

Upaya Pemerintah dalam Penanganan Stunting

Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki strategis dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024.

Diatur dalam PERPRES No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, tantangan terbesar dalam rencana aksi ini yaitu intervensi spesifik atau hal-hal yang berhubungan langsung menyebabkan kekurangan gizi dan intervensi sensitif atau hal-hal yang tidak berhubungan langsung namun sangat berpengaruh pada kekurangan gizi tersebut. Ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun (baduta) kemudian menjadi kelompok prioritas dalam penanganan stunting, sesuai dengan daur hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Dari aspek pembiayaan program penanggulangan stunting, alokasi anggaran untuk menurunkan angka stunting di Indonesia masih menjadi prioritas setiap tahun. “Komitmen anggaran untuk menurunkan angka stunting sejak 2021 hingga 2024 selalu menjadi prioritas dalam anggaran. Dari tahun ke tahun persentasenya naik setiap tahun,” alokasi untuk stunting bersumber dari belanja negara sejak 2018. Ada 13 kementerian/lembaga berkolaborasi menurunkan angka stunting dengan jumlah anggaran sebesar Rp24 triliun. Kemudian pada 2019, ada 18 kementerian/lembaga dengan anggaran Rp29 triliun, dan pada 2020 sebesar Rp39,8 triliun di 20 kementerian/lembaga. Pada 2021 ini, ada 19 kementerian/lembaga yang terlibat dengan anggaran Rp35,3 triliun[6].

Meskipun demikian, alokasi ini masih terfokus pada intervensi spesifik. Intervensi sensitif masih perlu terus dapat perhatian untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dan 0% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan pendanaan kreatif yang bukan saja berasal dari APBN atau APBD. Pembiayaan inovatif dan kreatif untuk program penanganan stunting dapat dilakukan dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan ke BUMN di bawah Kementerian Keuangan, serta skema blended finance. Singkatnya, Pembiayaan inovatif dan kreatif untuk program stunting ini tidak boleh hanya bergantung dari APBN saja.

---

Referensi:

• [1] Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021
• [2] M. A. Rizaty, "2.193 Desa di Indonesia Miliki Penduduk yang Kekurangan Gizi, Provinsi Mana yang Terbanyak?," Katadata, 2022
• [3] Olo, Mediani, & Rakhmawati, 2020
• [4] Joint child malnutrition estimates – 2016 edition. New York: United Nations Children’s Fund; 2016 (https://data.unicef.org/resources/joint-child-malnutrition-estimates-2016-edition/, accessed 22 January 2018).
• [5] Fenn B, Bulti AT, Nduna T, Duffield A, Watson F. An evaluation of an operations research project to reduce childhood stunting in a food-insecure area in Ethiopia. Public Health Nutr. 2012;15(9):1746–54. doi:10.1017/S1368980012001115.
• [6] Forum Nasional Stunting 2021, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya Kementerian Keuangan

Health Sector Unit. (2022). Stunting dan Upaya Penurunan Angka Prevalensi Stunting Nasional. SMI Institute, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Diakses , dari