Sustainable Financing atau pembiayaan berkelanjutan terhadap sistem kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam menghadapi pandemi dan krisis di masa saat ini maupun yang akan datang. Adapun faktor kunci yang mempengaruhi penguatan sistem pelayanan kesehatan di antaranya adalah revenue raising, pooling, purchasing, dan service delivery.

Gambar 1. Negara dengan Total Kasus COVID-19 terbanyak di Asia Pasifik (UN OCHA, 2022)

Lebih lanjut, negara-negara di Asia Pasifik merupakan salah satu yang terdampak besar akibat pandemi. Terhitung hingga 2 Maret 2022, perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Asia Pasifik telah mencapai 88,7 juta kasus dari 39 negara yang terdapat kasus, dengan jumlah kasus terbanyak yaitu India (42,9 juta kasus), diikuti Iran (7 juta kasus) dan Indonesia (5,5 juta kasus) (UN OCHA, 2022).

Revenue Raising/Resources Mobilization

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan pandemi, diperlukan penguatan terhadap fungsi kesehatan masyarakat. Untuk itu, pendanaan dari pemerintah melalui pajak maupun modalitas pembiayaan lainnya perlu didorong, terutama ketika skema iuran BPJS Kesehatan tidak berjalan baik. Pemerintah, melalui anggaran belanja kesehatan, harus memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan selama masa pandemi.

Gambar 2. Faktor kunci yang memengaruhi penguatan sistem pelayanan kesehatan (diolah tim Penulis)

Pembiayaan kesehatan melalui skema iuran BPJS Kesehatan sebenarnya dapat membantu penanganan pandemi dengan cepat apabila iuran berjalan dengan baik, namun kondisi pandemi yang menyebabkan tingginya pengangguran dan kesulitan ekonomi mengakibatkan pembayaran iuran terhambat. Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi dengan menerapkan Public Financial Management (PFM) yang fleksibel dengan melakukan prioritas pendanaan dan realokasi dana publik tambahan ke sektor kesehatan untuk menangani pandemi.

Pooling

Kesiapsiagaan terhadap bencana dapat berjalan dengan efisien apabila menggunakan pendekatan single pool. Pendekatan ini dapat membuat fokus pengembangan, investasi, dan penerapan kesiapsiagaan lebih terarah dan terkoordinir bagi seluruh pemangku kepentingan. Lebih jauh daripada itu, pendekatan single pool dinilai lebih efisien untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan cakupan layanan yang lebih luas kepada masyarakat dan membantu ruang fiskal pemerintah.

Purchasing

Cakupan Pelayanan

PFM merupakan prosedur yang fleksibel dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi prioritas kebutuhan dalam penanganan pandemi, khususnya untuk masyarakat rentan, lanjut usia, dan miskin. Alokasi penganggaran ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pelayanan perawatan kesehatan esensial tetap terjaga selama pandemi, di antaranya meliputi pelayanan vaksinasi, kesehatan mental, Penyakit Tidak Menular (PTM), serta pelayanan kesehatan reproduksi, ibu, dan anak. Di samping itu, pemerintah juga perlu melindungi penyedia pelayanan kesehatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan yang dinamis.

Terkait dengan vaksinasi di negara-negara Asia Pasifik, Brunei, Singapura, dan Tiongkok merupakan negara dengan populasi yang telah divaksin COVID-19 paling banyak setidaknya satu kali dosis dengan persentase masing-masing sebesar 92,06%, 89,3%, dan 87,59%. Adapun untuk tingkat vaksinasi di negara-negara Asia Pasifik dalam dosis per 100 orang, Singapura merupakan yang tertinggi dengan 222 dosis, diikuti oleh Korea Selatan dengan 214 dosis dan Brunei dengan 209 dosis per 100 orang. Sedangkan untuk 2 (dua) jenis Penyakit Tidak Menular terbesar di negara-negara Asia Pasifik, meliputi kanker dan diabetes di mana faktor utama disebabkan oleh penggunaan rokok, konsumsi alkohol, serta ketidakcukupan aktivitas fisik, serta diet yang tidak sehat.

Gambar 3. Persentase populasi dengan tingkat vaksinasi setidaknya satu dosis vaksin COVID-19 di negara-negara Asia Pasifik hingga 22 Januari 2022 (sumber: statista.com)

Gambar 4. Tingkat vaksinasi COVID-19 per negara di Asia Pasifik hingga 16 Januari 2022 (dalam dosis per 100 orang (sumber: statista.com)

Di sebagian besar wilayah Asia dan Pasifik, belanja kesehatan anggaran pemerintah dan asuransi publik dialokasikan salah satunya untuk mengakomodasi pelayanan COVID-19 seperti di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Adapun Timor Leste menggunakan dana penanganan COVID-19 dari Petroleum Fund, sebuah mekanisme transfer anggaran belanja negara yang digunakan untuk keperluan darurat mendanai pelayanan kesehatan COVID-19. Sedangkan Thailand, Korea, dan Filipina menggunakan skema Cakupan Universal (National Health Insurance) dalam penanganan COVID-19. Di Tiongkok, seluruh obat dan pelayanan COVID-19 termasuk tes ditanggung oleh pemerintah dengan berpedoman pada Komisi Kesehatan Nasional. Sementara itu di Thailand, seluruh biaya pengobatan COVID-19 ditanggung oleh National Health Security Office (NHSO).

Sistem Pembayaran untuk Penyedia

Kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat tergantung kepada kelancaran pembayarannya. Terdapat beberapa metode sistem pembayaran yang diterapkan di beberapa negara, pertama pembayaran berdasarkan klaim standar atas pelayanan yang diterima peserta asuransi contohnya seperti di Filipina, The Philippine Health Insurance Corporation atau PhilHealth melakukan pembayaran atas klaim peserta asuransi kepada fasilitas kesehatan per 3 bulan sekali.

Kedua, metode mix payment menjadi alternatif terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Ketiga, fee-for-services (FFS) payment berdasarkan volume merupakan metode pembayaran yang paling umum digunakan, seperti pelayanan untuk tes COVID-19, konsultasi, dan ambulans. Adapun untuk pelayanan kesehatan yang lebih kompleks seperti pelayanan di rumah sakit, metode pembayaran perlu mempertimbangkan tingkat risiko turunnya permintaan masyarakat.

Purchasing Arrangement untuk Penyedia Awasta

Partisipasi sektor swasta terbukti efektif dalam menyediakan pelayanan kesehatan di negara-negara Asia Pasifik, seperti di Korea Selatan, Jepang, Filipina, Kamboja, India, Indonesia, dan Bangladesh. Namun demikian keterlibatan swasta untuk menyediakan layanan kesehatan masih sangat terbatas di negara-negara seperti Thailand, Bhutan, Timor Leste, Sri Lanka. Penyedia sektor swasta dinilai dari kualitas dan kinerja berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Didukung oleh sistem insentif, mekanisme pembayaran yang jelas, serta regulasi menjadi aspek penting sektor swasta berperan dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya penanganan pandemi ini.

Belajar dari pandemi yang tengah berlangsung, penyedia sektor swasta dapat turut berperan dalam hal memperkuat kesiapan pelayanan kesehatan dengan menyediakan tes COVID-19, menambah ketersediaan tempat tidur ICU dan ventilator, serta sebagai penyedia produk-produk kesehatan esensial seperti obat-obatan, ventilator, dan APD, sebagaimana yang dilakukan oleh NHSO di Thailand, National Health Insurances oleh Korea Selatan, Philippines Health Insurance Corporation atau PhilHealth di Filipina, BPJS Indonesia, dan Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana di India. Selain itu, pemerintah melakukan pembayaran yang lebih tinggi dan insentif kepada penyedia swasta untuk memobilisasi sektor swasta dalam penyediaan pelayanan Kesehatan seperti yang berlaku di Bangladesh, India, Korea Selatan, dan Jepang.

Inovasi Service Delivery dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan

Service Delivery yang Efisien

Diperlukan beberapa aspek untuk memastikan kesiapsiagaan di masa pandemi. Pertama, fleksibilitas terhadap penyediaan infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia. Kedua, optimalisasi pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) sebagai garda terdepan pencegahan, deteksi, pengobatan, dan rujukan untuk akses pelayanan kesehatan lebih lanjut. Ketiga, menyiapkan sistem triase pasien dan mengirim pasien ringan ke fasilitas non rumah sakit dan jalur pengobatan lain yang diperlukan.

Digital Health

Peningkatan akses pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan penerapan health digital seperti di Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia. Dukungan sistem pembayaran, insentif, serta sistem dengan kualitas keamanan dan privasi yang memadai bagi penyedia dan pasien turut membantu dalam pengembangan health digital di masa pandemi. Seperti di Korea Selatan, NHI menggunakan data kesehatan nasional untuk beberapa kegiatan, seperti melakukan tes COVID-19, mengetahui ketersediaan kamar bertekanan negatif di rumah sakit, mengetahui ketersediaan obat-obatan dan alat medis, serta mengetahui ketersediaan penyedia layanan kesehatan dan apotek yang tersedia di daerah. Dukungan ini membantu dalam merespons penanganan pengendalian COVID-19 secara efektif dan efisien.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat

Investasi pada sistem kesehatan merupakan aspek penting dalam menghadapi kedaruratan kesehatan. Kemampuan untuk mencegah, mendeteksi atau mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama multisektor antara publik dan swasta, pemerintah pusat dan daerah, serta lintas kementerian di pemerintahan telah memainkan peran penting dalam menangani krisis seperti COVID-19 dan mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Tata kelola pemerintah juga dinilai penting dalam menjembatani kesenjangan antara langkah-langkah kebijakan pusat dan daerah untuk dalam koordinasi penanganan COVID-19. Dukungan jangka panjang dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dengan mempertimbangkan alokasi risiko turut mempercepat dan memberikan respons yang efektif terhadap penanganan COVID-19.

---

Referensi:

1. Dutta A. & Fischer H. (2021). The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India. World Development, 138, 105234.
2. Kwon, S & Kim, E. (2022). Sustainable Health Financing for COVID-19 Preparedness and Response in Asia and the Pacific. Asian Economic Policy Review, 17, 140-156.
3. Low W Y, Lee Y K, Samy A L. (2015). Non-communicable diseases in the Asia-Pacific region: Prevalence, risk factors and community-based prevention. Int J Occup Med Environ Health, 28(1), 20-6.
4. Statista. (2022). COVID-19 Share of population with at least one dose of COVID-19 vaccine in the Asia-Pacific region. Accessed 4 March 2022. Available from https://www.statista.com/statistics/1245037/apac-share-of-vaccinated-people-against-covid-19-by-country/
5. Statista. (2022). COVID-19 Vaccination rate in the Asia Pacific Region (in doses per 100 people by country). Accessed 4 March 2022. Available from https://www.statista.com/statistics/1226683/asia-coronavirus-covid-19-vaccination-rate/
6. Tsilaajav T., Mathauer I. & Cruz V.D.O. (2020). Purchasing health services to respond to COVID-19: How to involve and contract private sector providers in the South-East Asia region? Accessed 14 August 2020. Available from URL: https://p4h.world/index.php/fr/node/9320
7. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2022). Asia Pacific COVID-19: Humanitarian Data Portal. Accessed 2 March 2022. Available from https://interactive.unocha.org/data/ap-covid19-portal/

Credits:
Concept-Writing: Health Sector Unit

Health Sector Unit. (2022). Sustainable Financing untuk Mewujudkan Ketahanan Sistem Kesehatan Nasional: Lesson Learnt from Asia & Pacific Countries. SMI Institute, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Diakses , dari