Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan proyek yang diinisiasi dan dilakukan bersama antara pemerintah dengan sektor swasta atau badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), meliputi Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau Direktur BUMN/BUMD, berkontrak dengan badan usaha terpilih. Lebih lanjut, pengadaan penyediaan infrastruktur melalui jalur KPBU, harus mengedepankan prinsip Value for Money (VFM), yaitu nilai yang optimal atas setiap pilihan yang diambil oleh pemerintah. Di sektor kesehatan, VFM dapat membantu PJPK untuk mendapatkan pilihan jalur pengadaan terbaik dalam penyediaan infrastruktur kesehatan guna terwujudnya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

Analisis VFM pada penyediaan infrastruktur bidang kesehatan dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat pengadaan KPBU terhadap pengadaan lainnya, dalam hal ini pengadaan barang/jasa konvensional. Perbandingan tersebut tidak hanya meliputi biaya fiskal, tetapi juga alokasi risiko dan manfaat ekonomi bersih dari proyek. Analisis VFM dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk setiap permasalahan yang tidak dapat diukur.

Tahap	Lingkup (penggunaan data)	Tujuan
Appraisal	VFM menggunakan data yang tersedia.	Mengindikasikan keputusan lanjut/tidaknya terhadap proyek.
Structuring	VFM dapat ditinjau kembali apabila diperlukan (misalnya setelah terjadi perubahan material dalam struktur kontrak).	Keputusan untuk menerbitkan Request for Proposal (RFP).
Contract Management	VFM dengan mempertimbangkan kontrak dan peninjauan alokasi risiko.	Pedoman untuk melakukan negosiasi dengan badan usaha.

Analisis VFM Kuantitatif

Terdapat enam tahap dalam melakukan analisis VFM kuantitatif di bidang kesehatan, pertama, dengan menentukan Public Sector Comparator (PSC) dasar. PSC merupakan ukuran kuantitatif yang menghitung keuntungan yang diperoleh dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik melalui pengadaan barang/jasa konvensional. Dilakukan dengan menyajikan estimasi dan baseline biaya proyek untuk menguji kelayakan proyek secara komersial. Biaya tersebut dapat meliputi biaya pengadaan, biaya pendanaan, biaya desain, biaya konstruksi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan risiko proyek yang harus dikeluarkan pemerintah dalam mengadakan layanan infrastruktur kesehatan.

Kedua, menyesuaikan PSC dasar dengan pembanding lainnya. Pada tahap ini, aspek risiko turut dimasukkan pada biaya-biaya sehingga terdapat penyesuaian atas biaya manfaat sosial dan ekonomi. Ketiga, mengestimasikan biaya proyek KPBU di bidang kesehatan berdasarkan hasil penilaian kelayakan komersial proyek, termasuk biaya atas dukungan pemerintah untuk proyek KPBU, meliputi Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility), Dukungan Kelayakan/Viability Gap Fund (VGF), dan penjaminan infrastruktur.

Keempat, membandingkan dua struktur biaya dengan profil waktu yang berbeda menggunakan metode Net Present Value (NPV) dan tingkat suku bunga. Selanjutnya, memilih alternatif terbaik untuk diterapkan pada proyek. Adapun VFM dipilih ketika biaya-biaya, sebagaimana telah disebutkan di atas, melalui skema KPBU di bidang kesehatan lebih rendah daripada PSC. Terakhir, menguji hasil VFM melalui analisis sensitivitas melalui berbagai asumsi, meliputi proyeksi biaya PSC, pembengkakan biaya, pendapatan yang dihasilkan, tingkat suku bunga yang digunakan dalam perhitungan NPV, dan lain sebagainya.

Analisis VFM Kualitatif

Selain kuantitatif, analisis VFM di bidang kesehatan juga dapat dilakukan secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi apakah proyek sesuai dengan model atau skema investasi yang akan dilakukan. Selain itu, dengan memperhitungkan manfaat non finansial proyek KPBU melalui percepatan atau peningkatan hasil keluaran maupun dampak sosial yang lebih luas. Akan tetapi, pada kenyataannya kriteria analisis VFM kualitatif bervariasi, meliputi kriteria kesesuaian; Kebutuhan jangka panjang atas pelayanan yang ditawarkan; Kemampuan untuk mengalokasikan risiko secara efektif; Kemampuan badan usaha untuk mengelola risiko dan bertanggungjawab terhadap hasil keluaran.

Dalam hal hasil keluaran aspek bangunan dan prasarana seperti kapasitas tempat tidur rumah sakit, kebutuhan total luas lantai bangunan, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dari aspek pelayanan medis seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan minimum. Dari aspek Sumber Daya Manusia seperti kebutuhan tenaga medis dan status ikatan kerjanya. Dari aspek peralatan Kesehatan seperti downtime untuk peralatan medis life support dan izin edar; Lebih lanjut, risiko-risiko lainnya seperti pasar yang kompetitif; Kriteria ketidaksesuaian; Skala atau kerumitan proyek; Risiko pengalaman kontraktor yang minim terhadap KPBU; dan lain sebagainya.

Identifikasi, Penyesuaian, & Alokasi Risiko

Lebih dari itu, mengetahui risiko proyek secara komprehensif sangat krusial dalam analisis VFM. Untuk itu, identifikasi semua risiko proyek yang mungkin muncul harus dilakukan. Nilai total risiko tertentu dikategorikan menjadi sejumlah skenario “mungkin”, “sedang”, dan “ekstrim”. Untuk kemudian nilai total dari setiap skenario tersebut dijumlahkan dan diketahui risiko proyek.

Terdapat tiga kategori penyesuaian risiko di antaranya risiko yang ditahan (retained risk) misalnya pekerjaan persiapan yang bukan bagian dari proyek, risiko yang dapat dialihkan (transferrable risk) meliputi konstruksi dan pemeliharaan, serta risiko bersama (shared risk) misalnya keadaan kahar. Setelah semua risiko diidentifikasi, selanjutnya dilakukan risiko dialokasikan kepada pihak yang dinilai mampu mengelolanya dengan pertimbangan kepentingan publik, waktu, dan keadaan arus kas.

Pada penyediaan infrastruktur kesehatan, terdapat risiko yang harus dimitigasi dalam kontrak KPBU rumah sakit. Beberapa kategori risiko yang dapat diidentifikasi meliputi, risiko lokasi seperti kenaikan biaya pembebasan lahan; risiko desain, konstruksi, dan uji operasi misalnya ketidakjelasan spesifikasi output dan kenaikan biaya konstruksi; risiko sponsor seperti default Badan Usaha; risiko finansial misalnya kegagalan mencapai finansial close; risiko operasi seperti kenaikan biaya O&M; risiko pendapatan contohnya perubahan proyeksi volume permintaan; risiko konektivitas jaringan seperti jalan dan transportasi; risiko interface misalnya ketimpangan waktu dan kualitas pekerjaan serta teknologi; risiko politik seperti perubahan regulasi; risiko force majeure seperti bencana alam; dan risiko kepemilikan aset misalnya nilai aset yang turun.

Metodologi Penilaian Risiko

Hal yang patut diketahui selanjutnya adalah metodologi penilaian risiko. Metodologi penilaian risiko terdiri dari dua aspek. Pertama, identifikasi risiko, meliputi seluruh potensi risiko proyek yang dibagi menjadi matriks risiko indikatif. Matriks tersebut terdiri dari deskripsi risiko, konsekuensi risiko, strategi mitigasi risiko, serta alokasi risiko yang paling mungkin terjadi (pemerintah retained, sedangkan privat transferred).

Aspek kedua, kuantifikasi risiko. Dilakukan dengan menentukan angka probabilitas terjadinya risiko; menghitung nilai yang diharapkan untuk setiap risiko; memperkirakan konsekuensi atas setiap kategori risiko seperti biaya proyek; serta memperkirakan waktu terjadinya risiko pada tahap konstruksi atau operasional. Sebagai ilustrasi, risiko terkait dengan kesalahan desain dapat dikuantifikasi sebagai berikut:

Pada akhirnya, belanja APBN/APBD ke depannya lebih untuk mendorong peningkatan nilai investasi khususnya proyek infrastruktur kesehatan yang dapat melibatkan swasta. Proyek dengan skema KPBU yang mengedepankan VFM dipilih karena menghasilkan manfaat yang lebih besar dan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan pengadaan barang/jasa konvensional. Hal ini terefleksikan atas optimalisasi setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dengan memastikan infrastruktur kesehatan yang dibangun dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjaga keberlangsungan dari pelayanan infrastruktur kesehatan. Atas dasar pertimbangan itulah proyek dengan skema KPBU di bidang kesehatan dipilih.

---

Referensi :

1. Course of Healthcare PPP Training for PT SMI, delivered by 1NFRA2030 - Lieven Jacquemyn
2. Acuan Alokasi Risiko KPBU di Indonesia Indonesia 2021, PT Penjaminan Infrastruktur (Persero)

Credits:
Concept-Writing: Health Sector Unit

Dorman Purba. (2021). Value for Money pada Penyediaan Infrastruktur Kesehatan melalui Skema Proyek Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha. SMI Institute, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Diakses , dari