Pengaruh Pengembangan Infrastruktur terhadap Pengentasan Kemiskinan di Negara Berkembang

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang seringkali dihadapi negara-negara di dunia, terutama di negara sedang berkembang. Pembangunan infrastruktur baik sosial (kesehatan dan pendidikan) maupun ekonomi (transportasi, komunikasi, energi, dan sanitasi) merupakan salah satu elemen kunci dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatakan kesejahteraan masayarakat melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur sosial maupun ekonomi terhadap kemiskinan di negara maju maupun negara berkembang dengan menggunakan panel data. Hasil analisis meunjukkan telekomunikasi (telepon), irigasi, internet, dan energi (listrik) merupakan infrastruktur yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di negara maju, sementara di negara berkembang, telepon dan listriklah yang paling berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Infrastruktur sosial yang paling berpengaruh di dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negara berkembang adalah lama sekolah, jumlah rumah sakit, dan anggaran kesehatan.

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang seringkali dihadapi negara-negara di dunia, terutama di negara sedang berkembang. Friedman (1979) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud Friedman meliputi lima hal yaitu, pertama, modal produktif atas aset seperti tanah, perumahan, peralatan, pendidikan dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama. Keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Sementara Sharp (2000) menyebutkan bahwa sumber kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja, akses yang sulit terhadap kepemilikan modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Infrastruktur memainkan peran penting dalam aktifitas sosial ekonomi dengan menyediakan layanan rumah tangga dan industri. Keterjangkauan terhadap infrastruktur seperti transportasi, listrik, air minum dan sanitasi serta fasilitas penting lainnya seperti sekolah dan rumah sakit memiliki dampak penting dalam peningkatan kualitas hidup rumah tangga, khususnya kelompok miskin. Sementara untuk bisnis dan industri, layanan infrastruktur memfasilitasi kegiatan produksi, transportasi, dan transaksi yang memacu pertumbuhan, yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain infrastruktur merupakan elemen kunci dari pengentasan kemiskinan.

Pengalaman dari Tiongkok yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi pengalaman untuk lebih memahami dampak potensial infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur di Tiongkok mampu mengurangi biaya transportasi, mendorong perdagangan dan penciptaan lapangan kerja, serta menggeser tenaga kerja dari kegiatan pertanian ke non pertanian di daerah perkotaan. Hal tersebut pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Pembangunan berbagai infrastruktur tentunya sangat terkait dengan anggaran yang disediakan suatu negara. Di Indonesia, sektor infrastruktur di mendapat alokasi anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2016-2020. Alokasi anggaran infrastruktur meningkat rata-rata sebesar 11,46 persen pada tahun tersebut. Apabila dibandingkan dengan penurunan jumlah kemiskinan yang terjadi pada kurun waktu tersebut, hanya mencapai 1,27 persen, dari 27,76 juta orang pada tahun 2016 menjadi 24,78 juta orang pada tahun 2019 (Tabel 1).

Tabel 1. Anggaran Infrastruktur dan Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2016-2019

Sumber: Kemenkeu (2020)

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, pemerintah pun mengalokasikan anggaran kemiskinan yaitu anggaran yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan termasuk didalamnya kegiatan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, penanggulangan kemiskinan, dan pencegahan kemiskinan, diantaranya belanja pemerintah pusat (anggaran beberapa program/kegiatan pada beberapa KL (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial) dan non K/L, melalui Subsidi Pangan (subsidi beras untuk masyarakat miskin) dan Pembiayaan anggaran (penyertaan modal negara dalam mendukung Kredit Usaha Rakyat). Besarnya anggaran kemiskinan ini terus mengalami peningkatan dari Rp258,4 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp372,5 triliun pada tahun 2020.

Tabel 2. Program Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan 2016-2020 (Rp triliun)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Program Indonesia Pintar	10,8	10,7	11,0	11,2	11,1
Bidikmisi	3,2	3,7	4,0	4,9	6,7
Bantuan Tunai Bersyarat/PKH	7,6	11,3	17,5	32,7	29,1
Bantuan Pangan Non Tunai		1,6	19,3	20,8	28,1
PBI Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	24,8	25,4	25,5	26,7	26,7
Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM/PSKS) KUBE/ UEP	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
Subsidi (diluar Subsidi Pajak)	164,9	157,2	206,4	212,9	175,4
Dana Desa	46,7	59,8	59,9	70,0	72,0
Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)		1,5	2,5	3,0	1,0
TOTAL	258,4	271,5	346,3	382,4	372,5

Sumber: Kemenkeu (2020)

Ketersediaan infrastruktur, seperti infrastruktur transportasi berupa jalan, pelabuhan, dan bandara, memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain diseluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, irigasi, sanitasi, dan air bersih merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Demikian halnya dengan infrastruktur kesehatan (puskesmas dan bidan desa) dan pendidikan (sekolah dan guru), keberadaan berbagai infrastruktur di atas selain akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, juga merupakan Social Overhead Capital. Semuanya itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurut Asian Development Bank (2012), dengan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang pada akhirnya bisa mengurangi kemiskinan diantaranya : (i) menciptakan tambahan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi, (ii) mengurangi biaya produksi melalui perbaikan kualitas transportasi dan konektivitas, (iii) memperluas keseluruhan kapasitas produksi, (iv) menghubungkan pasar dan fasilitas ekonomi lainnya, dan (v) meningkatkan akses ke fasilitas kunci. Melalui peningkatan inklusivitas, infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak tidak langsung.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini diharapkan akan mampu meningkatkan kondisi pembangunan suatu negara, sehingga akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Maka dari itu perlu dilakukan suatu kajian tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengentasan kemiskinan di seluruh dunia berdasarkan tingkat pendapatan negaranya, sehingga dapat diketahui variabel infrastruktur apa yang paling signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara dengan kelompok pendapatan yang berbeda.

Literature Review

John Maynard Keynes tahun 1936 dalam The General Theory of Employment, Interest and Money mencoba menghubungkan infrastruktur secara tidak langsung dengan pengurangan kemiskinan yang menyebautkan bahwa dlam suatu ekonomi yang ditandai adanya depresi dan kegagalan pasar, pengeluaran publik yang tinggi diperlukan untuk menyesuaikan ekonomi kembali ke tingkat full employment. Hal ini menyiratham bahwa investasi public yang tinggi akan infrastruktur akan meningkatkan pendapatan nasional, pekerjaan dan kesejahteraan rakyat.

Jahan dan Mcleery (2005) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dapat mengarah pada pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung karena akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan meningkat, demikian halnya terhadap energi dan perlindungan nasional. Sementara efek tidak langsung terjadi ketika produktivitas pekerja meningkat, menurunnya biaya transportasi, lapangan kerja meningkat yang pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian infrastruktur memiliki dampak ekonomi dan social kepada masyarakat.

Calderon dan Serven (2004) menyatakan data dari 73 provinsi di Filipina menemukan bahwa infrastruktur jalan merupakan faktor yang signifikan dan paling besar pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan. Dalam model ini juga ingin menunjukkan pengaruh akses terhadap listrik terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun hasilnya menunjukkan bahwa faktor tersebut masih belum signifikan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Filipina.

Penelitian serupa juga dilakukan di China oleh Fan et al (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan signifikan menurunkan tingkat kemiskinan melalui produktivitas pertanian dan sektor non pertanian. penelitian di Vietnam menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang hidup di lingkungan perkotaan dengan fasilitas jalan beraspal memiliki peluang 67 persen lebih besar untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak beraspal (Glewwe et al, 2000). Bhattarai et al (2002) melakukan penelitian di India, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan lebih rendah pada daerah yang memiliki tingkat irigasi dibandingkan dengan daerah yang tidak beririgasi. Dengan adanya irigasi, secara siginifikan berkontribusi pada produktivitas lahan dan upah, menurunkan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Keberhasilan proyek irigasi dalam penurunan kemiskinan tergantung pada multiplier effect yang terjadi, termasuk pada tenaga kerja dan keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya.

Data dan Metode Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh infrastruktur sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan di negara maju dan berkembang maka dilakukan analisis dengan metode panel data. Periode analisis yang digunakan adalah tahun 2010-2015. Negara yang dianalisis diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu high income, middle income, dan lower income dari World Development Indicator (WDI) yang mendasarkan pembagian tersebut berdasarkan nilai Gross National Income per capita (GNI per capita dalam US$) yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Dalam penelitian ini, klasifikasi Low income dan Lower middle income digabungkan menjadi lower income, sehingga, klasifikasinya menjadi negara sedang berkembang (Lower middle income), negara berkembang (Upper middle income), dan negara maju (High income). Adapun perkembangan klasifikasi negara-negara tersebut menurut WDI dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Negara-negara di Dunia Menurut WDI dan Berdasarkan GNI per Capita (USD)

Tahun	Low income	Lower middle income	Upper middle income	High income
2000	<= 755	756-2,995	2,996-9,265	> 9,265
2010	<= 1,005	1,006-3,975	3,976-12,275	> 12,275
2014	<= 1,045	1,046-4,125	4,126-12,735	> 12,735

Sumber: WDI (2016)

Model yang digunakan untuk menganalisis dampak infrastruktur ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah

Povertyit = ait + bLn_internet_userit +cLn_cellular_phoneit + dLn_rail_lineit + eroadit + fLn_internet_serverit + girrigatedit + hLn_electric_consumit + iLn_lsciit + jLn_air_indexit + ksanitationit + lwaterit + melectric_acessit + eror

Keterangan:

• Poverty = tingkat kemiskinan (%)
• Ln_Internet_user= Pengguna internet (per 100 orang)
• Ln_Cellular_phone=Pelanggan telepon seluler (per 100 orang)
• Ln_Rail_line= Rel Kereta api (total route-km)
• Road= Jalan (% of total roads)
• Ln_Internet servers (per 1 juta orang)
• Irrigated= Irigasi lahan pertanian (% lahan pertanian total)
• Ln_Electric_consum= Konsumsi daya listrik (kWh per kapita)
• Ln_LSCI= Kualitas pelabuhan laut (LSCI/port index)
• Ln_Air_index= Kualitas pelabuhan udara (air index)
• Sanitation= Peningkatan fasilitas sanitasi (% dari populasi)
• Water= Peningkatan sumber air (% dari populasi)
• Electric_acess= Akses ke listrik (% dari populasi)

Sedangkan untuk menganalisis Dampak Infrastruktur Sosial terhadap Tingkat kemiskinan, model umum yang digunakan adalah:

Povertyit = ait + bLn_hospitalit + cLn_radioit + dLn_health_workerit + eLn_schoolit +erorr

Keterangan:

• Poverty= Tingkat kemiskinan
• Ln_Hospital= Jumlah tempat tidur di rumah sakit (per 10 000 populasi)
• Ln_Radio= Jumlah unit radioterapi (per 1 juta populasi)
• Ln_Health_worker= Jumlah tenaga kerja kesehatan
• Ln_School=Jumlah sekolah/Angka presentase buta huruf/angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Dalam perkembangannya, variabel independent yang digunakan untuk setiap klasifikasi negara berbeda-beda tergantung pada ketersediaan data yang ada. Model yang digunakan juga akan digabungkan antara variabel sosial dan ekonomi. Contohnya, untuk klasifikasi negara sedang berkembang, model dampak infrastruktur ekonomi dan sosial digabung analisisnya dalam satu model. Hal ini karena sesuai dengan kelengkapan data dan model terbaik yang memenuhi kriteria yaitu harus ROBUST dan BLUE.

Hasil dan Pembahasan

Dampak infrastruktur ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di negara maju dan berkembang dapat dilihat pada Tabel 4. Variabel listrik dan telephone pada negara maju dan berkembang ternyata berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa, dengan semakin banyaknya listrik yang di supply serta semakin banyaknya pengguna telepon, maka hal tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pada suatu masyarakat. Dengan demikian, semakin sejahtera suatu kelompok masyarakat maka tingkat kemiskinan pada kelompok masyarakat tersebut akan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fan et al (2002), listrik menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor non pertanian di China yang mendorong penurunan kemiskinan.

Tabel 4. Dampak Infrastruktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Negara Maju dan Negara Berkembang

Variable	High Income Countries	Middle Income Countries
Ln_listrik	-0.0253*	-0.0183*
Ln_telephone	-0.7823*	-3.3993*
Port_Infra_Quality	-0.0417
Internet	-0.2842*	-0.0431
Irigasi	-0.6819*	-0.0388
C	24.604	120.79
R-squared	0.9357	0.9789

Sumber: diolah

Ket: *) Signifikan pada taraf nyata 5 %

Variabel internet yang menggambarkan keamanan penggunaan internet memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan hanya pada negara maju. Pada negara maju, tingkat keamanan pengguna internet sudah sangat diperhatikan sehingga membuat masyarakatnya menjadi nyaman dalam menggunakan internet. Dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet maka dapat dikatakan negara tersebut semakin peduli pada kemajuan teknologi. Hal inilah yang mendorong masyarakatnya untuk semakin sadar manfaat dari teknologi dan memanfaatkannya sehingga pada akhirnya kemiskinan akan mengalami penurunan.

Variabel irigasi yang menyatakan lahan yang menggunakan sistem irigasi ternyata dapat menjadi pendorong penurunan tingkat kemiskinan hanya pada negara maju saja, tidak pada negara berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Fan et al (2002) irigasi secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan sektor pertanian yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini juga dikemukakan oleh Van de Walle (2000) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara irigasi dan tingkat pendidikan petani di Vietnam. Petani yang sudah mendapatkan penjelasan terkait manfaat irigasi dan melaksanakan irigasi dalam proses pengolahan lahan akan mampu meningkatkan hasil panennya 36 persen lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang tidak menerapkan irigasi.

Dampak infrastruktur sosial terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 5. Namun, hasil analisis hanya dapat dilakukan pada negara berkembang saja, hal ini dikarenakan keterbatasan data infrastruktur sosial untuk negara maju dan negara miskin. Pengaruh variabel lama sekolah yang menunjukkan lama sekolah penduduk pada kelompok negara berkembang memiliki pengaruh pada penurunan tingkat kemiskinannya. Semakin lama sekolah penduduk suatu negara, maka akan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk tersebut. Dengan semakin tingginya pendidikan suatu masyarakat, maka ilmu yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh dapat dijadikan modal untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Dengan pendidikan yang tinggi maka akan tercipta tenaga kerja ahli dan itu akan membantu negara berkembang dalam mengelola kekayaan alam mereka sendiri tanpa melibatkan negara asing lagi, sehingga negara berkembang bisa mandiri tanpa tergantung negara lain lagi.

Tabel 5. Dampak Infrastruktur Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Negara Berkembang

Variable	Middle Income Countries
Ln_guru1	0.0190
Ln_lama sekolah	-3.2439**
Ln_rumah sakit	-1.4989*
Ln_pengeluaran kesehatan	-0.7439**
C	14.0146
R-squared	0.4983

Sumber: diolah

Ket: *) Signifikan pada taraf nyata 5 %; **) Signifikan pada taraf nyata 10 %

Variabel rumah sakit dan pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh signifikan dalam penurunan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang dimiliki suatu negara, maka tingkat kesehatan masyarakatnya terjamin. Fasilitas yang dimaksud, tidak hanya sebatas pada jumlah fasilitasnya saja, tetapi juga mengacu pada penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintahnya. Dengan semakin banyaknya fasilitas rumah sakit menunjukkan semakin baik akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Kesimpulan dan Saran

Infrastruktrur merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan suatu negara dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas. melalui peningkatan produktivitas tersebut pada akhirnya akan meningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat.

Listrik, telekomunikasi, internet,irigasi, lama sekolah, jumlah rumah sakit, dan pengeluaran anggaran kesehatan dianggap akan mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan, baik di negara maju ataupun berkembang. Oleh karena itu ketersediaan dan pemerataan anggaran infrastruktur perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maasyarakat.

---

Daftar Pustaka

Balisacan, A. M., and E. M. Pernia. 2002. Probing Beneath Cross- National Averages: Poverty, Inequality, and Growth in the Philippines. ERD Working Paper Series No. 7. Economics and Research Department, Asian Development Bank. Manila.

Bhattarai, M., R. Sakhitavadivel, and Intizar Hussain. 2002. Irrigation Impacts on Income Inequality and Poverty Alleviation. International Water Management Institute Working Paper 39. Colombo.

Calderon,and L Serven. 2004. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. World Bank.

BPS. 2014. Data Anggaran Infrastruktur, Anggaran Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan.

Fan, S., L. X. Zhang, and X. B. Zhang. 2002. Growth, Inequality, and Poverty in Rural China: The Role of Public Investments. Research Report 125, International Food Policy Research Institute. Washington D.C.

Glewwe, P., M. Gragnolati, and H. Zaman. 2000. Who Gained from Vietnam’s Boom in the 1990s? An Analysis of Poverty and Inequality Trends. World Bank Working Paper 2275. Washington D.C.

Van de Walle, D., and D. Cratty. 2002. Impact Evaluation of a Rural Road Rehabilitation Project. World Bank. Washington D.C.

World Bank Institute. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Lampiran

List of countries:

High Income Countries:

Argentina, Australia, Austria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea Rep, Latvia, Lithuania, Luxemborg, Macao SAR China, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Russian Federation, Slovak, Republic Slovenia, Spain, , Switzerland, and United Kingdom

Middle Income Countries:

Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Romania, Serbia, South Africa, Swaziland, Thailand, Tunisia, Turkey, Vietnam.

Tanti Novianti. (2020). Pengaruh Pengembangan Infrastruktur terhadap Pengentasan Kemiskinan di Negara Berkembang. SMI Institute, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Diakses , dari